JAKARTA - Upaya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja atau peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pemerintah juga melihat pentingnya kolaborasi dengan berbagai lembaga lain, termasuk institusi penegak hukum, agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai dapat menciptakan sistem yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman dalam proses penegakan hukum, tetapi juga memberikan ruang pembinaan bagi individu yang menjalani proses hukum. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan mereka dapat memperoleh keterampilan kerja yang bermanfaat untuk kehidupan setelah menyelesaikan masa hukuman.

Dalam konteks inilah, sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum menjadi salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah. Kerja sama lintas sektor diharapkan mampu menciptakan program pembinaan yang lebih produktif sekaligus memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Pentingnya Sinergi Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendorong adanya kerja sama strategis antara bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan ini penting diperkuat agar kebijakan yang bersentuhan dengan aspek hukum juga dapat menghadirkan manfaat sosial yang nyata.

Menurutnya, koordinasi yang lebih intens antara berbagai lembaga akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi individu yang terlibat dalam proses hukum tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

Koordinasi antarlembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

Kerja Sosial Dapat Dikaitkan dengan Pelatihan Vokasi

“Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah Kemnaker,” kata Wamenaker.

“Karena itu, perlu dibuka kerja sama mengenai bagaimana pelaku tindak pidana menjalankan hukumannya sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga pada akhirnya juga memberi manfaat di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Melalui konsep tersebut, pelaksanaan kerja sosial dapat diarahkan tidak hanya sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dinilai dapat menjadi sarana yang tepat untuk mendukung program pembinaan tersebut.

Dengan adanya fasilitas pelatihan yang memadai, peserta program kerja sosial berpeluang memperoleh keterampilan baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.

Pendekatan Hukum yang Lebih Membina

Pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan pendekatan seperti ini penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mendorong pembinaan yang memberi bekal keterampilan.

“Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjalani proses tersebut, tetapi juga oleh masyarakat melalui terciptanya lingkungan sosial yang lebih produktif,” ujar Wamenaker Ferry.

Pendekatan ini dinilai dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perbaikan sosial. Individu yang menjalani proses hukum tidak hanya menjalani hukuman semata, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pembekalan keterampilan kerja.

Hal ini diharapkan dapat membantu mereka kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan kewajibannya dalam proses hukum.

Dialog Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara

Adapun baru-baru ini, Kemnaker melakukan dialog dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara untuk membahas sinergi strategis tersebut.

Pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum, tetapi juga memberi manfaat sosial yang lebih luas melalui pelatihan kerja.

Dialog tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum di daerah.

Melalui koordinasi yang baik, diharapkan berbagai program pembinaan dapat dirancang secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dukungan Kejati Sumatera Utara untuk Kolaborasi Program

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai langkah ini sebagai bagian penting dari penguatan koordinasi lintas lembaga.

“Ke depan, sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara diharapkan semakin kuat dan mampu melahirkan kerja sama yang lebih konkret, sehingga pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi bagian dari pembinaan yang memberi keterampilan, memperkuat kebermanfaatan, dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat," kata Harli.

Dukungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya pendekatan yang lebih konstruktif dalam proses penegakan hukum.

Dengan memperkuat sinergi antara sektor ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum, diharapkan program kerja sosial yang terintegrasi dengan pelatihan vokasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.